Kesenian dan Kekuasaan: Membangun Harmoni
Oleh Mahrus Prihany, cerpenis dan ketua KSI Tangsel
Seni sering sekali berbenturan dengan kekuasaan. Di banyak daerah atau di level nasional, banyak kegiatan seni harus mendapat banyak masalah berkaitan dengan birokrasi dan pejabat setempat. Kenyataan pahit ini tentu membawa iklim tak sehat bagi perkembangan seni dan budaya di negri kita.
Sesungguhnya pemerintah, baik pemerintah kota atau pemerintah propinsi telah membuat wadah untuk mengakomodir para seniman yang disebut Dewan Kesenian. Sayang sekali wadah tersebut justru tidak membuat para seniman bisa melakukan kegiatan seni dengan baik, bahkan kerap kali justru lembaga bernama Dewan Kesenian tersebut dianggap seperti pesuruh oleh dinas atau kantor milik lembaga pemerintah. Hubungan yang tidak baik ini sering memicu ketegangan hingga kegiatan seni dan budaya seperti terhambat justru oleh pemerintah. Dewan Kesenian yang semestinya menjadi mitra pemerintah untuk bisa menjadi lembaga yang menaungi banyak sanggar dan komunitas hingga perkembangan seni dan budaya bisa berkembang dengan baik justru mengalamami “pembonsaian.”
Dewan Kesenian kota, kabupaten, dan propinsi sesungguhnya adalah representasi dari banyak sanggar dan komunitas seni di daerah masing-masing. Komposisi kepengurusan Dewan Kesenian memungkinkan struktur lembaga tersebut menjadi ideal dan mampu mengakomodir bagi para seniman di daerah masing-masing. Hal yang ideal ini sesungguhnya memudahkan pemerintah yang dalam hal ini dinas atau kantor budaya melakukan pembinaan dan pengembangan.
Arogansi lembaga, dinas atau kantor pemerintah sering menjadi penghalang. Hal ini bisa terlihat misal di banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kesenian, pemerintah setempat hampir tak memberi apresiasi, kontribusi atau bahkan sekadar kehadiran untuk memberi dukungan moril atau spirituil. Mugkin anggapan ini terkesan subyektif, tapi banyak kasus bisa menjadi indikator.
Kita tak bisa menutup mata bagaimana kinerja birokrasi di Indonesia, dalam hal ini adalah kantor atau dinas yang bertanggungjawab mengembangkan seni dan budaya di Indonesia. Betapa banyak potensi negri ini, negri yang begitu kaya akan seni, budaya, dan tradisi yang luar biasa.
Potensi seni dan budaya yang begitu dahsyat tersebut tak bisa berbicara banyak. Banyak kesenian di daerah bahkan tak mendapat perhatian, lebih mengerikan lagi jika keberadaan mereka bahkan tak diketahui. Perlahan tapi pasti, banyak kesenian bahkan tak bisa bertahan dan tergerus birokrat yang “tuna sejarah,”-meminjam istilah Maman S. Mahayana, seorang kritikus sastra dan pengamat budaya.
Dewan Kesenian di banyak daerah akhirnya berkembang dengan swadaya. Begitu juga banyak sanggar seni dan komunitas budaya menjalankan aktifitas mereka tanpa mendapat perhatian, terlebih pembinaan.
Dewan Kesenian sendiri, sebagai wadah dan representasi banyak sanggar dan komunitas, tetap akan bergiat dan menjalankan peran dalam memgembangkan seni dan budaya baik atau tanpa dukungan pemerintah. Semangat dan jiwa seni yang telah mendarah daging adalah bukti nyata perjalanan panjang sebuah eksistensi. Sanggar dan komunitas yang tergabung dalam Dewan Kesenian di banyak daerah, tak perlu diragukan lagi marwah dan khitahnya menghidupkan seni dalam kondisi apapun.
Kita lihat saja, meski dalam keadaan sekarat, kita masih bisa merasakan semangat untuk tetap survive suatu sanggar kesenian. Kita masih bisa melihat di daerah atau di pinggiran kota bahwa semua itu masih ada, meski mungkin kita hanya bisa melihat saat ada hajatan atau pada pesta pernikahan dan khitanan. Kita bahkan masih bisa merasakan denyut nafas mereka saat ada peristiwa peringatan hari raya kemerdekaan. Semangat mereka untuk mempersembahkan sesuatu pada negri ini begitu besar meski tanpa mendapat apresiasi.
Para pelaku seni bukanlah selebritis yang hanya mencari sensasi dan popularitas. Mereka juga bukan para pesinetron yang dibayar mahal hanya untuk mempertunjukkan cerita konyol dan picisan yang hanya menjual impian. Mereka adalah sosok yang begitu peduli pada kemanusiaan dan kehidupan. Mereka menjaga tradisi, warisan leluhur dan kekayaan suatu bangsa yang konon begitu santun dan beradab.
Seniman dan budayawan juga bukanlah sosok yang ingin mengambil jatah dan anggaran para birokrat yang konon memang bekerja dan mengabdi pada rakyat, jika memang ada kekhawatiran berlebihan bahwa keberadaan Dewan Kesenian hanya akan mengurangi jatah dan anggaran yang juga sebenarnya jumlahnya masih sangat jauh dari layak.
Mungkin ini hanya ilustrasi ringan. Datanglah kita ke dinas atau kantor kebudayaan, kita akan melihat sekumpulan orang sedang ongkang-ongkang kaki sambil menghisap rokok, sekumpulan lagi asyik membaca koran, sekumpulan lagi asyik berbincang tentang proyek. Hanya sekumpulan kecil sedang benar-benar bekerja untuk melayani orang banyak. Jangan datang agak sore, kita tak bisa menemui siapa-siapa kecuali penjaga.
Ah sudahlah, lebih baik kita berkarya. Atau lebih baik jika kita buka kembali peraturan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan Dewan Kesenian yang nyata-nyata telah jelas sebagai mitra pemerintah. Jika memang peraturan itu masih malas kita baca, mari kita sering-sering duduk dan bergiat bersama. Kita akan melihat betapa kaya dan hebatnya negri ini, bahkan dunia iri pada negri kita.
Pamulang, Mei 2016
